FORUM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 8-10 Maret 2017 yang bertempat di Hotel Comfort Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ir. Tengku Fakhrizal, yang dihadiri oleh Kepala Biro administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bidang Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Stasiun Karantina Ikan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam, Kepala UPTD Dkp Provinsi Kepaulauan Riau, Kassubaag Perencana yang membidani Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Kepulauan Riau, Pejabat mewakili Loka KKPN Pekan baru, BPBL Batam dan BKIPM Tanjungpinang dan Pejabat Eselon IV Lingkup Dinas Kelautan dan Perikananan Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu Produksi perikanan pada tahun 2017 sebesar 410.567,77 ton. Jumlah produk olahan hasil perikanan 1.320,94 ton. Jumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola minimal pada level III menjadi 5 kawasan. Keunggulan besaing yg memiliki suatu daerah dalam era perdagangan bebas tidak dapat hanya mengandalkan keunggulan potensi sumberdaya manusia saja sebagai keunggulan komparatif. Menguatnya arus globalosasi ekonomi dunia dan terbukanya pasar masyarakat Ekonomi Asia (MEA) akan memunginkan negara laun memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah perairan Kepulauan Riau melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan multi nasional.

Perlunya sinkronisasi rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar tujuan dan sasaran pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Prioritas pembangunan kelautan dan perikanan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 difokuskan kepada pemberdayaan nelayan tradisional dan pembudidaya ikan skala kecil serta pengolah dan pemasar hasil perikanan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi dan kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berlimpah, sudah saatnya dikembangkan industri yang berbasis kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk hasil kelautan dan perikanan.

Perlunya dorongan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) dan Koperasi yang memiliki badan hukum sebagai prasayarat dan mempermudah calon penerima bantuan kegiatan kelautan dan perikanan, baik yang dialokasikan melalui dana APBN dan APBD. Untuk pembangunan Balai Benih Ikan/Udang (BBI/U) hal utama yang harus dipenuhi adalah tersedianya jaringan listrik PLN sampai ke daerah calon lokasi pembangunan BBI/U. Hal ini penting diperhatikan karena operasional BBI/U sangat memerlukan ketersediaan energi listrik agar penyediaan benih ikan dapat terealisasi. Sehubungan dengan pembinaan mutu kemananan hasil perikanan, sesuai tugas dan fungsi diharapkan kerjasama dan koordinasi antara LPPMHP Provinsi Kepulauan Riau, SKIPM Batam dan Tanjungpinang dengan BPBL Batam, sehingga tercipta keamanan hasil perikanan dan lingkungan perairan terlindungi dari hama dan penyakit ikan di Provinsi Kepulauan Riau.

 

Perlunya validasi terhadap sentra-sentra perikanan budidaya yang telah menerima bantuan keramba jaring apung (KJA), baik dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar KJA yang sudah ada dapat dimanfaatkan dengan optimal serta perlunya pembinaan agar KJA yang sudah beroperasi dapat berkembang dan mandiri.Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui sosialisasi pentingnya konservasi dan implementasi konsekuensi hukum terhadap setiap aktifitas pelanggaran, khususnya penjualan telur penyu dan kuda laut. Percepatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Pemanfaatan lahan kawasan didalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan sekitarnya perlu sinergi dan koordinasi antara lembaga vertikal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pemanfaatan untuk kawasan budidaya penangkapan ikan dan pariwisata bahari.