SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten Kota DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 22-24 Maret 2017 yang bertempat di Hotel 89 Batam dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepualuan Riau Edy Sofyan, M.Si yang di hadiri oleh Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, dan Bagian Perencanaan Umum Biro Perencanaan KKP. Pejabat yang menangani perencanaan di Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan se Provinsi Kepulauan Riau, Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan.

Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar hasil kelautan dan perikanan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih serta saling bersinergi perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi antara program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

Dasar dilaksanakannya pertemuan sinkronisasi program dan kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ini adalah untuk meningkatkan produksi Kelautan dan Perikanan, mulai dari pendapatan dan kesejahteraan nelayan, dan seluruh masyarakat pesisir serta untuk meningkatkan sarana prasarana sekaligus peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan pesisir, pulau-pulau kecil.

 

Forum Sinkronisasi Program dan Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dimaksudkan untuk mensinergikan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta Kabupaten /Kota se Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga untuk merumuskan pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 serta perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dan integrasi sumber pendanaan, dan untuk menyampaikan usulan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBN tahun 2018 kepada KKP dan memastikan kesiapan calon penerima bantuan pemerintah sebagai bagian dari proyek K/L yang dilaksanakan di daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional tahun 2017 dan 2018. Kesiapan dimaksud mengacu pada Peraturan MKP Nomor 70 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Lingkup KKP beserta pedoman/petunjuk teknis pelaksanaannya.