Koordinasi Kesyahbandaran Pengelolaan Solar Package Dealer Nelayan (SPDN) di Pelabuhan Perikanan

        Koordinasi Kesyahbandaran Pengelolaan Solar Package Dealer Nelayan (SPDN) dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan melalui dana dekonsentrasi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (03) Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di Hotel Comfort Kota Tanjungpinang selama 2 (Dua) hari mulai tanggal 12 -13 April 2017, peserta kegiatan ini berjumlah 20 (dua puluh) orang para peserta yang berasal Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan se Provinsi Kepulauan Riau, UPT Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang, P3 Antang, PP Kota Batam, Pengelola SPDN Kota Tanjungpinang serta pelaku usaha perikanan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk Kelautan dan Perikanan terbesar tahun 2015, pada tahun 2011 KKP dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya syahbandar di pelabuhan perikanan maka pemilik kapal, khususnya kapal ikan tidak perlu repot lagi untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasinya sebelum berlayar mencari ikan. Tetapi tetap harus mengantongi SLO dan SIB.

keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan merupakan hal yang sangat penting mengingat tugas dan fungsi yang dimilikinya. Pada beberapa kasus yang terjadi di daerah, ketidakadaan syahbandar di pelabuhan perikanan acapkali menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional kapal perikanan. Nelayan maupun pelaku usaha juga seringkali tidak dapat mengurus Surat Izin Berlayar/Surat Persetujuan Berlayar (SIB/SPB) padahal surat tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dimiliki kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan penangkapan ataupun pengangkutan ikan. Penunjukan seorang syahbandar perikanan juga merupakan upaya dalam memudahkan nelayan dan pengusaha perikanan untuk menjual hasil tangkapannya ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas dan wewenang seorang syahbandar sebagaimana diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009. Tentang Perikanan adalah Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan. Keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan selain bertanggung jawab dalam mengeluarkan administrasi persuratan bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan, juga berperan dalam menjaga keselamatan pelayaran serta melaksanakan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan demikian Syahbandar Pelabuhan Perikanan secara tidak langsung juga mempunyai peran penting dalam mencegah dan memerangi/menanggulangi Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah pesisir yang notaben penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, kenaikan harga BBM sangat memberatkan, ditambah lagi susahnya untuk mendapatkan pasokan BBM. Untuk melaut saja, mereka harus meronggoh uang lebih dari biasanya dan itupun belum ada jaminan hasil tangkapan ikan yang didapat lebih banyak dari sebelumnya. Menaikkan harga jual ikan adalah solusi praktisnya. Akan tetapi, nelayan tidak bisa menaikkan harga jual yang cukup tinggi untuk memenuhi biaya operasionalnya, mengingat adanya mekanisme pasar. Jika tidak melaut pekerjaan tidak ada, jika melaut nelayan harus menanggung resiko rugi jika hasil tangkapannya tidak memenuhi target. Pemberian subsidi perikanan merupakan salah satu campur tangan pemerintah dalam sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat atau nelayan. Pemberian subsidi, disatu sisi akan meningkatkan upaya penangkapan sehingga produksi meningkat, namun disisi lain juga akan meningkatkan laju pengambilan atau ekstraksi sumberdaya ikan yang mengakibatkan perikanan dalam kondisi overcapacity dan overfishing  (Fauzi, 2005).

Untuk menjawab sesuai dengan latar belakang diatas Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui dana dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2017 pada Tangkap Dirjen Perikanan tangkap program Pengembangan dan pengelolaan Perikanan melalui kegiatan Pengelolaan pelabuhan Perikanan dengan sub kegiatan Koordinasi ke syahbandaraan Pengelolaan Solar Package Dealer Nelayan (SPDN) di pelabuhan perikanan, dimana pendirian spdn di pelabuhan perikanan bertujuan:

  1. Menyediakan pasokan BBM Solar dengan jumlahcukup untuk kebutuhan melaut bagi nelayan yang menggunakan armada < 30 GT.
  2. Nelayan mendapatkan BBM Solardengan harga sesuai HET yang ditetapkan Pemerintah.
  3. Mendekatkan lokasi penjualan BBM Solar ke sentra nelayan.

Dengan demikian peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah adalah memberikan penyuluhan kepada nelayan tentang bagaimana pentingnya efisiensi kapal nelayan untuk menekan biaya operasionalnya. Dinas ini bisa bekerjasama dengan akademisi akademisi lokal maupun akademisi dari kampus kampus yang fokus di bidang Perkapalan untuk mengkaji permasalahan dalam hal teknis dalam pembuatan dan pengoperasian perahu nelayan. Sama halnya dengan masyarakat nelayan mereka juga berperan sebagai eksekutor sekaligus sebagai objek pada penerapan kebijakan untuk memecahkan permasalahan. Masyarakat hendaknya berperan proaktif dalam menyerap masukan masukan yang telah dikemas dalam guidance atau panduan praktis dalam membangun perahu nelayan, pemilihan mesin dan penggerak, serta pola pengoperasiannya sehingga pemecahan permasalahan tepat sasaran dan tidak membuang waktu dan energi.