PELAYANAN PERIZINAN KAPAL KEWENANGAN 30-60 GT DAN IZIN DAERAH DI PROVINSI KEPRI

 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Pelayanan Perizinan Kapal Kewenangan 30-60 GT dan Izin daerah lingkup se-Provinsi Kepulauan Riau kegiatan ini dilaksanakan  di Hotel M One Kota Batam selama 2 (Dua) hari mulai tanggal 01 – 02 Maret 2017, peserta kegiatan ini berjumlah 40 (empat puluh) orang berasal dari Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Kepualuan Riau, pelaku usaha perikanan Kabupaten/Kota, Pemilik Inkamina, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Jabatan Fungsional.

Kegiatan usaha penangkapan ikan mempunyai kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana dalam ketentuan mengenai kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013, bahwa dalam upaya mendukung keberlanjutan sumber daya ikan, pengelolaan usaha perizinan usaha perikanan tangkap serta ketersediaan data terkait dengan sumber daya ikan dan data perikanan tangkap lainnya mempunyai peranan penting. Pengelolaan sumberdaya ikan merupakan pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai hubungan sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonominya akan mengakibatkan persediaan sumberdaya alam yang tersedia akan semakin berkurang. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggiakan selalu menuntut adanya barang sumberdaya dalam jumlah yang tinggi pula, dan barang sumberdaya ini diambil dari persediaan sumberdaya alam yang ada. Peran sektor perikanan semakin penting dalam penyediaan protein hewani berkualitas tinggi dan relatif murah, untuk memasok bahan baku berbagai industri serta menyediakan lapangan kerja.

 

Dalam melakukan pengendalian penangkapan ikan, baik di pusat maupun di daerah, maka diperlukan upaya-upaya terobosan yang inovatif sehingga dapat mencapai tingkat pelayanan yang prima. Pelayanan prima hendaknya ditunjang oleh sistem dan prosedur yang baik.  Oleh karena itu upaya peningkatan pelayanan perizinan perlu terus dilakukan, antara lain melalui pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi perizinan dan koordinasi lintas sektoral). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

  1. Sinergitas dalam pengelolaan perizinan perikanan tangkap pusat daerah;
  2. Pengelolaan basis data kapal-kapal izin daerah yang berbasis WPP-NRI;
  3. Pembinaan manajemen SDM perizinan bagi di pengelola perizinan di daerah;
  4. Koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan perizinan perikanan tangkap;

 

Usaha penangkapan ikan sebagai upaya penyediaan sumber pangan protein hewani mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan tangkap. Disadari bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia sudah semakin terbatas, maka perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari.Untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan diperlukan upaya pengendalian (control) melalui perizinan usaha penangkapan ikan.Untuk jajaran birokrasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau pelaku usaha perikanan tangkap sebagai pengguna jasa pelayanan agar merubah mindset tentang sistem pelayanan publik.Sinergi dalam pelayanan publik dapat menghasilkan kegiatan usaha yang mendorong tumbuhnya industri khususnya di bidang perikanan.

Indonesia sebagai Negara maritim dengan panjang garis pantai 81.000 km2 dan 5,8 juta km2 laut atau 70% dari total Indonesia memiliki potensi perikanan kelautan yang sangat melimpah. Dalam pengelolaannya, tentu saja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga membutuhkan peran serta dan komitmen dari pemerintah daerah yang memiliki wilayah laut sesuai dengan kewenangannya melalui perizinan usaha perikanan tangkap. Ketentuan mengenai kewenangan penerbitan perizinan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 jo Nomor PER.26/MEN/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu dari beberapa wilayah di Indonesia yang bercirikan Kepulauan dengan Luas laut yang lebih besar dibandingkan luas daratannya merupakan wilayah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang memerlukan pengelolaan yang tepat mengingat letak strategis yang berbatasan dengan Negara lain dan sangat rawan terhadap illegal fishing dan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sektor perikanan dalam hal ini penangkapan ikan antar wilayah perlu adanya regulasi dan pengawasan yang intensif.