Tugas Pokok dan Fungsi

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR  …. TAHUN  2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

 

Bagian Kedelapan Belas

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 500

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin,dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dankapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin,dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  4. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelautan dan perikanan;
  5. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  6. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,  dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  7. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur.

 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;
  3. Bidang Perikanan Tangkap;
  4. Bidang Perikanan Budidaya;
  5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
  6. Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.